Pemerintah telah mengerucutkan fokus pengembangan destinasi dari 10 destinasi wisata prioritas pariwisata menjadi 4 destinasi super prioritas, yaitu Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuhan Bajo. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan alokasi fiskal yang tidak sedikit untuk mengakselerasi ke empat destinasi super prioritas tersebut. Hanya saja, alokasi fiskal mayoritas ditujukan untuk pembangunan infrastruktur. Memang, infrastruktur tak bisa dinafikan sebagai salah satu faktor utama kemajuan destinasi. Kendati demikian, infrastruktur bukan segalanya. Infrastruktur adalah salah satu kunci penguatan aksesibilitas menuju dan sekitar destinasi, tapi kelembagaan pengelolaan destinasi wisata juga tak kalah pentingnya. Tanggung jawab pengemasan, penciptaan atraksi-atraksi pendukung, penentuan master plan dan roadmap bisnis kepariwisataan di kawasan destinasi, desain branding, penentuan target pemasaran dan promosi berada di tangan pengelola atau Destination Management Organization (DMO). Oleh karena itu DMO, pengelola, atau sisi kelembagaan juga tak kalah penting. Demikian disampaikan oleh Donny Oskaria, Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional dan Ketua Pokja Industri Pariwisata Nasional KEIN RI di Jakarta. "Kehadiran pengelola yang profesional, profit oriented, dan destination based adalah salah satu kunci utama keberhasilan sebuah destinasi", ucap Donny, Sabtu (20/7/21019). Hal senada juga disampaikan oleh Ronny P Sasmita, Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (EconAct) sekaligus anggota Pokja Industri Pariwisata Nasional KEIN RI. Menurut Ronny, pembenahan aksesibilitas dan infrastruktur fisik destinasi super prioritas harus berbarengan dengan pengentasan soal kelembagaan pengelolaan destinasi. "Tak ada atraksi di kawasan destinasi yang berkembang pesat dengan sendirinya tanpa dikelola oleh lembaga tersendiri yang fokus mengembangkannya. Jadi pembenahan infrastuktur sebaiknya paralel dengan penyiapan kelembagaan kepariwisataan di kawasan destinasi", kata Ronny Selanjutnya, menurut Ronny, kelembegaan memerlukan regulasi, insentif, dan dukungan dari SDM-SDM kepariwisataan yang handal dan profesional. Pengelola tersebut bisa dari pihak mana saja, BUMN, BUMD, Bumdes, Pokdarwis, atau swasta sekalipun, semuanya bisa menjadi pengelola. http://hi-indonesia.com/data-sgp/ Ronny memberi contoh Toba. Menurutnya, di Toba terdapat sangat banyak atraksi, baik atraksi alam, budaya, maupun atraksi buatan. Namun belum memiliki pengelola. Paling banter, kata Ronny, pihak dinas terkait menempatkan UPT yang digawangi satu ASN, yang hanya mengurus tiket. Sementara dari sisi pengembangan bisnisnya praktis tak tersentuh, mulai dari perencanaan desain atraksi, desain kawasan destinasi, pemasaran, promosi, dan lainya. "Jadi saya kira, selain fokus mengakselerasi infrastruktur, pemerintah pusat dan daerah sebaiknya segera pula bersepakat soal pengelola destinasi utama dan destinasi-destinasi pendukung di kawasan destinasi super prioritas tersebut. Jika sudah bersepakat, maka disiapkan regulasi pendukung yang menguatkannya secara hukum, menyiapkan insentif disentif yang tepat, dan memberikan target-target bisnis wisata dalam angka tertentu kepada mereka, jika ada uang daerah atau pusat yang disertakan kepada mereka, atau target-target tertentu lainya", tutup Ronny